Kriteria Kepala Daerah Menurut Rosulullah SAW

Kepala Daerah Dalam Timbangan Syariah

Islam merupakan agama yang paripurna (QS al-Maidah [5]:3). Tidak ada satupun perkara dalam kehidupan manusia kecuali ada aturan. Hukum dan penyelesaiannya didalam islam (lihat: QS an-Nahl [16]:89). Rasulullah SAW telah menjelaskan tuntunan, hukum, dan sebuah solusi dalam islam atas berbagai macam perkara. Tentu semua itu bersumber dari wahyu-Nya. Oleh karena itu Allaj SWT memerintahkan kita untuk meneladani beliau :

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا - 33:21

"Sungguh telah ada pada (diri) Rosulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat serta banyak mengingat Allah." (QS: al-Ahzab [33]:21).

Menurut Imam Syaukani dalam Fathu al_Qadir, ayat ini bersifat umum / mencakup semua perkara. Karena itu setiap Mukmin hendaknya meneladani Rasulullah SAW itu dalam semua perkara baik terkait akidah, ibadah, akhlah, maupun politik. Termasuk dalam hal kepemimpinan daerah.

Kriteria Kepala Daerah


Kriteria Kepala Daerah Menurut Rosulullah SAW.

Rosulullah SAW adalah kepala negara Islam di Madinah. Beliau banyak memilih dan mengangkat pemimpin atau kepala daerah. Beliau pun menjelaskan kriteria pemimpin/pejabat, termasuk tentu kepala daerah. Salah satunya pemimpin dan pejabat harus dipilih berdasarkan kelayakan, kapasitas dan keamanahannya.

Beliau bersabda:

"Jika amanah telah di sia-siakan tunggulah saat-saat kehancuran." (Seorang Arab baduwi berkata : Bagaimana amanah itu di sia-siakan?) Beliau bersabda: "Jika urusan di serahkan kepada selain ahlinya tunggulah saat-saat kehancuran" (HR. al-Bukhari dan Ahmad).

Imam al-Munawi di dalam Faydh a-Qadir  menjelaskan. "Jika suatu urusan yakni hukum.pemerintahan yang berkaitan dengan agama seperti Khilafah dan yang terkait baik kepemimpinan, peradilan, fatwa, pengajaran dan yang lainnya dipercayakan kepada selain ahlinya, yaitu kepada orang yang tidak layak untuk posisi atau tugas itu".

Rasulullah SAW memperingatkan, jika urusan itu dipercayakan kepada orang yang bukan ahlinya (tidak layak) maka akan terjadi sebuah kerusakan. Yang artinya hal tersebut ialah menyia-nyiakan suatu amanah.

Jabatan hendaknya tidak diberikan kepada orang yang memintanya, berambisi apalagi terobsesi dengan Jabatan itu. Abu Musa al-Asy'ari menuturkan, ketika ada orang meminta jabatan kepada Rosulullah SAW beliau menolaknya dan Beliau menunjuk orang lain. Beliau bersabda ketika itu:

"Demi Allah, Kami tidak mengangkat atas tugas ini seorang pun yang memintanya dan tidak pula orang yang berambisi terhadapnya" (HR Muslim dan Ibnu Hibban).

Kepala Negara Diangkat dan Diberhentikan Oleh Kepala Negara.


Sebagai kepala negara, Rosulullah SAW telah mencontohkan pengangkatan pemimpin daerah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin dan telah menjadi Ijmak Sahabat. Berdasarkan sunnah Rosulullah SAW. dan Sunnah Khulafaur Rasyidin, wali (gubernur) dan `amil (setingkat bupati/walikota) ditunjuk dan diangkat oleh Rosulullah SAW. Sebagai kepala negara atau Khalifah sesudah beliau. Jadi, kepala daerah tidak dipilih baik langsung oleh rakyat atau wakil mereka.

Data para wali dan `amil Rasulullah SAW itu diantaranya dihimpun oleh Ibnu Hazm dalam Jawami` as-Sirah (Hlm. 23-24); Muhammad bin Habib al-Bagdadi dalam Al-Mukhbir (Hlm. 125-128); Ibnu al-Qayyim dalam Zad al-Ma'ad; `Izzudin bin Jamaah al-Katani dalam Al-Mukhtashar al-Kabir; dan Abdu al-Hayyi al-Kattani dalam At-Taratib al-Idariyah (1/240).

Pada masa Khulafaur Rasyidin, wali dan `amil juga ditunjuk dan diangkat oleh Khalifah. Ini merupakan Ijmak Sahabat, sebab seluruh sahabat mengetahuinya dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.

Perlu diingat hal mendasar dari kepemimpinan daerah bukan apakah pemimpin daerah itu dipilih rakyat ataupun tidak. Yang mendasar adalah pengaturan dan pemeliharaan berbagai urusan, kepentingan dan kemaslahatan rakyat  benar-benar terwujud. Imam al-Mawardi, Ulama Mazhab Syafi'i di dalam Al-Ahkam as-Sulthaniyyah (Hlm. 3) menyatakan: "Sungguh Allah Yang Maha Tinggi Kekuasaan-Nya menyuruh umat mengankat pemimpin untuk menggantikan kenabian, melindungi agama dan mendelegasikan kepada dirinya as-siyasah (pemeliharaan seluruh umat) agar pengaturan itu bersumber  dari agama yang masyru', dan agar kalimat menyatu diatas pendapat yang diikuti. Karena itu Imamah (Khilafah) adalah pokok yang menjadi pondasi kokohnya pilar-pilar agam dan teraturanya kemaslahatan-kemaslahatan umat."

Sebagaimana kepala daerah diangkat oleh kepala negara, maka pemberhentian mereka juga dilakukan oleh kepala negara. Para wali dan `amil bisa diberhentikan baik karena ada sebab pelanggaran, penyimpangan, kezaliman, ketidakmampuan atau karena faktor lainnya. Bisa juga mereka diberhentikan tanpa sebab dan kesalahan tertentu.

Dengan begitu masyarakat dan para pejabat akan paham bahwa jabatan kepala daerah adalah jabatan biasa dan oemangku jabatan itu bisa diberhentikan kapan saja. Dengan itu pula jabatan kepala daerah tidak akan diagungkan dan orang-orang pun tidak akan berlomba-lomba mengejar jabatan tersebut.

Beberapa Keuntungan.


Karena kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara maka :
Pertama, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah sangat efektif dan efisien, berbiaya sangat murah atau bahkan nyaris tanpa biaya. Problem biaya politik tinggi sebagaimana dalam sistem demokrasi dengan berbagai dampaknya tidak akan terjadi.

Kedua, Akuntabilitas pemimpin daerah akan terjamin. Pemimpin daerah bisa diberhentikan segera jika melakukan pelanggaran atau kezaliman. Program pemerintah akan berjalan efektif. Keterpaduan dan keharmonisan pemerintah pusat dan daerah bisa terwujud.

Ketiga, partisipasi rakyat akan tinggi dan kontrol terhadap pemimpin daerah akan mudah. Pada proses awal, rakyat dan wakil mereka bisa memberikan masukan terkait sosok pemimpin daerah yang mereka inginkan. Kepala negara (Khalifah) akan sangat terdorong memenuhi aspirasi itu. Pasalnya, jika rakyat atau wakil mereka menampakkna ketidakridhoan atas Pemimpin daerah. Khalifah harus memberhentikannya. Partisipasi rakyat dalam mengontrol kepala daerah akan bangkit.

Khatimah.

Begitulah kepala daerah dalam timbangan syariat Islam. Ketika tuntunan islam dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah itu diterapkan, tentu dalam kerangka sistem pemerintahan Islam (Yakni sistem Khilafah `ala minhaj an-nubuwwah), maka kepentingan dan kemaslahatan rakyat akan terpelihara, cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran akan bisa terwujud serta keberkahan akan digelontorkan oleh Allah SWT dari langit dan bumi atas penduduk negeri, tentu selama mereka menerapkan syariah-Nya secara kaffah. WALLAH a`lam bi ash-shawab.

Sumber artikel : Buletin Dakwah KAFFAH Edisi 024

0 Response to "Kriteria Kepala Daerah Menurut Rosulullah SAW"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel